Catatan Fauzan, Pengamat Perbatasan: Tantangan BNPP di Usia 11 Tahun

NYALANYALI.COM, Opini Good Fences Make Good Neighbors (Robert Frost, 1914)

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan merupakan bagian integral dalam tata kelola sebuah negara, yang secara operasional diwujudkan dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara. Pengelolaan perbatasan negara merupakan representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan semangat kedaulatan negara, sehingga terwujud kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara dan penghubung internasional. Wilayah Indonesia berbatasan darat secara langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan di laut, wilayah Indonesia berbatasan atau berhadapan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah, dengan tugas: (1) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; (2) menetapkan rencana kebutuhan anggaran; (3) mengkoordinasikan pelaksanaan; dan (4) melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat UU tersebut, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pembentukan BNPP pada 17 September 2010 merupakan terobosan untuk mewujudkan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi, menggantikan pendekatan pengelolaan di masa lalu yang bersifat ad-hoc dan sektoral. Berbagai negara telah memilih pendekatan terintegrasi dalam mengelola perbatasannya dengan membentuk badan perbatasan secara khusus. Belajar dari pengalaman negara lain, pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan di Indonesia diharapkan akan lebih terintegrasi dengan dibentuknya BNPP. Demikian juga dengan upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan, keberadaan BNPP diharapkan akan semakin mendukung fungsi perencanaan pembangunan kewilayahan yang dilakukan oleh BAPPENAS.

Dalam pengelolaan perbatasan negara tersebut terdapat berbagai isu strategis yang menjadi perhatian sekaligus tantangan ke depan. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan antara lain: (1) belum efektifnya kelembagaan horizontal (antar-lembaga dalam pemerintah pusat); (2) belum efektifnya kelembagaan vertikal (hubungan antara pusat dan daerah); serta (3) masih lemahnya kelembagaan pengendali lapangan sebagai fungsi pengendalian pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi dampak program dan kegiatan (draft Rencana Induk 2020-2024).

Di sisi lain, berkembangnya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan secara global, tidak terkecuali dalam pengelolaan perbatasan di Indonesia. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap rencana pembangunan nasional maupun pembangunan kawasan perbatasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian rencana pembangunan strategis melalui kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi kawasan perbatasan maupun nasional

Pengelolaan dan pembangunan perbatasan dalam 2 tahun terakhir sangat terdampak dengan adanya pandemi covid-19. Tidak dipungkiri banyak rencana pembangunan dan program kegiatan yang berkaitan dengan perbatasan yang telah disiapkan mulai 2020 jadi terhambat. Pembangunan infrastruktur jalan perbatasan di 3 wilayah (trans Kalimantan, trans Papua dan trans Timor) dan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) misalnya, juga terhambat pelaksanaannya. Covid-19 juga berdampak pada penutupan aktivitas pelayanan dan pemeriksaan di PLBN. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran covid-19 yang kemungkinan bisa terjadi melalui pelintas batas antar negara. Kondisi ini tentunya memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan misalnya, yang selama ini memiliki ketergantungan ekonomi dengan Malaysia (Serawak dan Sabah). Dengan penutupan PLBN, maka aktivitas ekonomi terutamanya pasokan bahan kebutuhan pokok menjadi berkurang, sementara pasokan barang dari wilayah Indonesia juga masih minim. Situasi ini mengakibatkan langka dan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok di kawasan perbatasan.

Sementara itu hingga saat ini, dokumen Rencana Induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024 belum diterbitkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Keppres). Meskipun draft dokumen ini telah siap sejak akhir 2019 lalu, dokumen Rencana Induk ini seharusnya sudah disahkan di awal tahun 2020. Dokumen ini sangat penting dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah (Pemda) di perbatasan. Dokumen ini memberikan informasi arah pengembangan, regulasi, kebijakan, tahap pelaksanaan, dan kebutuhan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk tahun 2020-2024.

Harapan untuk BNPP di tengah pandemi

Di tengah situasi pandemi covid-19 yang masih belum menentu, pemerintah melalui BNPP perlu menata ulang arah kebijakan dan strategi dalam pengelolaan perbatasan negara. Masih banyak permasalahan perbatasan yang perlu ditangani dan pemerintah harus tetap hadir di perbatasan dengan melakukan pembangunan baik fisik maupun non-fisik.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan PLBN perlu dilanjutkan dan diselesaikan, karena ini akan memberikan dampak positif dalam menggerakkan roda ekonomi di kawasan perbatasan. Selain itu, pemerintah perlu menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah perbatasan yang terpencil maupun yang selama ini sangat bergantung dengan negara tetangga. Akses dan moda transportasi yang membawa bahan kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan perlu diperhatikan. Di beberapa PLBN perlu ditingkatkan fasilitas kesehatan terkait dengan covid-19 dan kesiapan petugas dalam menangani pelintas batas.

Selain itu, untuk mendukung kinerja dan sinergitas dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah perlu melakukan pembenahan, seperti (1) Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2020-2024. Meskipun sedikit terlambat, pemerintah perlu segera menerbitkan Perpres ini, karena dokumen ini penting sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan dalam mengelola perbatasaan negara yang melibatkan berbagai sektor (K/L), pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat; (2) Penataan kembali regulasi dan kelembagaan pemerintahan secara menyeluruh untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pengelolaan perbatasan; (3) Pengintegrasian pengelolaan perbatasan ke dalam proses Musrenbang di tingkat daerah dan pusat; (4) Penyelesaian PP pelaksanaan pembagian kewenangan antar sektor (K/L) dan antar pusat-daerah dalam pengelolaan perbatasan; serta (5) Pemenuhan kecukupan SDM dan sarana prasarana Sekretariat Tetap BNPP. Pada tingkat/posisi jabatan tertentu sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat Tetap BNPP perlu melibatkan personil dari kementerian/lembaga (K/L) lain yang menjadi anggota BNPP; dan (6) Reposisi BNPP sebagai Badan Pengelola Perbatasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008.

Selamat Ulang Tahun BNPP

Perbatasan Negara Kokoh Untuk Indonesia Tangguh Dan Tumbuh

FAUZAN PhD.

Pengamat perbatasan internasional dan Dosen HI UPN Yogyakarta

Bagikan :

Advertisement