NYALANYALI.COM – Salah satu pesan paling kuat yang ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum DPR pada akhir September 2025, adalah pentingnya kecepatan bertindak. Dalam menghadapi potensi krisis keuangan, waktu bukan sekadar angka di kalender birokrasi, melainkan variabel penentu hidup-matinya sistem ekonomi.
“Sejarah krisis dunia menunjukkan pola yang sama: keterlambatan mengambil keputusan sering kali lebih fatal dibanding kesalahan teknis dalam implementasi,” kata Dosen dan peneliti Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Listya Endang Artiani kepada NyalaNyali.com, 3 Oktober 2025.
Purbaya menekankan sifat eksponensial dari krisis. Gelombang kepanikan bisa merebak dalam hitungan jam, bukan bulan. Begitu kepercayaan publik runtuh, penarikan dana massal (bank run) dapat melumpuhkan bank yang pada dasarnya masih sehat.
Teori financial accelerator (Bernanke, Gertler & Gilchrist, 1999) menjelaskan bagaimana guncangan kecil di pasar keuangan dapat membesar karena hilangnya likuiditas dan kepercayaan, hingga menyeret sektor riil ke dalam spiral resesi. Dalam konteks ini, menunda intervensi bukanlah pilihan—karena biaya sosial dan fiskal yang harus ditanggung negara akan berlipat ganda.
Menurut Listya Endang, sayangnya, prosedur birokrasi dan kalkulasi politik sering kali justru memperlambat respons. Setiap kebijakan harus melalui tahapan panjang: perdebatan di parlemen, regulasi teknis, hingga kalkulasi elektoral. Padahal, krisis tidak menunggu. Purbaya mengingatkan, menunda penyediaan likuiditas hanya akan memperbesar kerusakan. Prinsip yang berlaku universal jelas: prevention is cheaper than cure.
Indonesia punya trauma kolektif dari krisis 1997–1998. Kala itu, keputusan yang terlambat mempercepat kejatuhan bank-bank nasional. Bantuan datang ketika api sudah membesar, sehingga biaya penyelamatan mencapai ratusan triliun rupiah. Beban utang yang diwariskan masih terasa hingga kini. Trauma ini seharusnya menjadi pelajaran berharga: keterlambatan adalah biaya terbesar.
Purbaya juga menyoroti dimensi politik dari kecepatan. Ia paham bahwa setiap rupiah dana publik akan dipertanyakan, namun ia memilih menanggung risiko kritik dibanding menanggung risiko runtuhnya sistem. Dalam kerangka teori rational expectations (Lucas, 1972), langkah pemerintah yang tegas dan cepat justru dapat membentuk ekspektasi positif pasar, sehingga mencegah krisis membesar. Sebaliknya, lambat dan ragu-ragu hanya akan mempercepat kepanikan.
“Dimensi global menambah urgensi ini. Kebijakan moneter Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas dapat memicu gejolak mendadak di pasar keuangan domestik,” kata dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, Yogyakarta, itu.
Menurutnya, tanpa instrumen yang siap pakai, Indonesia berisiko terjebak dalam spiral krisis. Karena itu, menyiapkan bantalan likuiditas sejak dini berarti memastikan respons bisa dilakukan dalam hitungan jam, bukan bulan.
Namun, kecepatan tidak boleh berarti abai terhadap akuntabilitas. Inilah dilema yang dihadapi Purbaya: bagaimana merancang mekanisme yang gesit sekaligus transparan. Jawabannya ada pada desain kelembagaan, dana penyelamatan harus disertai persyaratan ketat, mekanisme pengawasan independen, dan pelaporan berkala kepada publik. Dengan begitu, kecepatan dan akuntabilitas tidak perlu diposisikan sebagai kutub yang berlawanan.
“Pada akhirnya, urgensi aksi cepat berbicara tentang keberanian politik untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya bebas risiko, tetapi memilih untuk tidak bertindak adalah risiko terbesar dari semuanya. Purbaya tampaknya menyadari hal ini: keberanian untuk bergerak cepat, meski tidak populer, adalah tanda kepemimpinan yang bertanggung jawab,” kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima NyalaNyali.com, Selasa, 30 September 2025.
Krisis pada dasarnya adalah ujian kepercayaan. Dan kepercayaan hanya bisa dipertahankan jika publik melihat pemerintah mampu bertindak cepat, tepat, dan transparan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, lambat berarti kalah. Inilah pesan utama Purbaya: bahwa aksi cepat bukanlah jargon, melainkan kebutuhan fundamental agar perekonomian Indonesia tetap tegak menghadapi badai global.