NYALANYALI.COM – Rapat kerja antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR belum lama ini memperlihatkan bagaimana forum teknis dapat berubah menjadi panggung politik penuh ketegangan.
Legislator menyoroti besarnya dana penyelamatan perbankan, mempertanyakan mekanisme, dan mencurigai adanya potensi penyalahgunaan. Kritik itu tidak lahir dari ruang hampa: trauma krisis 1997–1998 dan kontroversi BLBI masih melekat dalam ingatan kolektif politik bangsa.
“Bagi DPR, kewaspadaan adalah sikap alami, namun, sering kali logika teknis ekonomi tereduksi menjadi retorika populis,” kata Dosen dan peneliti Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Listya Endang Artiani
Purbaya merespons dengan gaya khas seorang ekonom. Ia menekankan bahwa dana besar yang disiapkan bukan bailout untuk menyelamatkan segelintir bank bermasalah, melainkan instrumen makroprudensial untuk melindungi stabilitas sistem keuangan.
Menurut Listya Endang, argumentasinya sederhana namun tajam: jika sistem perbankan runtuh, siapa yang paling menderita? Bukan hanya pemilik bank, melainkan jutaan nasabah kecil, UMKM yang mengandalkan kredit, dan pekerja yang menerima gaji melalui bank. Dengan kata lain, melindungi bank berarti melindungi rakyat.
Ketegangan meningkat ketika Purbaya balik melempar pertanyaan kepada para legislator: jika pemerintah tidak menyiapkan bantalan likuiditas dan krisis benar-benar terjadi, siapa yang akan menanggung konsekuensinya? Pertanyaan ini mengguncang ruang sidang.
“Serangan balik tersebut membalikkan narasi: dari tuduhan potensi salah kelola menjadi tantangan moral bagi DPRapakah mereka siap memikul tanggung jawab politik jika keterlambatan keputusan justru memicu krisis?,” kata dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, Yogyakarta, itu.
Situasi ini mencerminkan dilema klasik demokrasi. Teori public choice (Buchanan & Tullock, 1962) menjelaskan bahwa politisi cenderung menimbang kebijakan berdasarkan kepentingan elektoral jangka pendek, sementara teknokrat mempertimbangkan kalkulasi jangka panjang. Ketegangan itu semakin rumit dengan fenomena time inconsistency (Kydland & Prescott, 1977): kebijakan optimal di atas kertas sering kali sulit dijalankan karena terganjal tarik-menarik politik.
Meski demikian, kritik DPR tidak sepenuhnya keliru. Kekhawatiran akan moral hazard memang nyata: bank bisa saja bersikap sembrono jika merasa selalu mendapat jaminan penyelamatan. Di sinilah pentingnya desain kebijakan yang ketat: syarat likuiditas harus jelas, pengawasan independen harus kuat, dan mekanisme sanksi harus ditegakkan. Transparansi menjadi prasyarat agar dana publik tidak dipersepsikan sebagai “hadiah” bagi bank, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga sistem.
Menurut Listya Endang, konfrontasi ini juga memperlihatkan jurang komunikasi antara politik dan ekonomi. DPR, sebagai representasi publik, sering kali lebih peka terhadap opini rakyat yang trauma dengan BLBI, sementara teknokrat seperti Purbaya berfokus pada stabilitas sistemik yang dampaknya baru terlihat ketika krisis benar-benar terjadi.
“Tanpa jembatan komunikasi yang memadai, kebijakan mudah terjebak dalam kompromi setengah hati—tidak cukup cepat untuk mencegah krisis, tetapi juga tidak cukup jelas untuk meredakan skeptisisme publik,” kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima NyalaNyali.com, Selasa, 30 September 2025.
Namun, drama di ruang rapat itu seharusnya tidak dilihat sebagai benturan personal, melainkan sebagai refleksi kedewasaan sistem politik-ekonomi Indonesia. Politik berhak mengajukan pertanyaan kritis; teknokrat wajib memberi jawaban berbasis data.
“Tantangannya adalah bagaimana memastikan keduanya bekerja pada tujuan yang sama: melindungi rakyat dari dampak krisis,” katanya.
Perdebatan tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa stabilitas keuangan tidak bisa dilihat hanya dari sisi fiskal atau moneter, tetapi juga dari sisi legitimasi politik. Jika politik memberi ruang bagi rasionalitas, dan teknokrat mampu merangkul keprihatinan publik dengan transparansi, maka kebijakan likuiditas bisa menjadi instrumen penyelamat, bukan sumber kecurigaan.
Menurut Listya Endang, di sinilah Purbaya, sebagai Menteri Keuangan, memainkan peran penting: menjaga agar akal sehat ekonomi tetap berdiri tegak di tengah badai retorika politik.