NYALANYALI.COM – Untuk mempahlawankan Soeharto, sebuah advertorial sampai perlu di halaman 1 bawah Kompas hari ini. Awak tak tahu siapa yang membayar Kompas. Karena Fadli Zon salah satu narasumber yang dikutip, patut diduga cuan Kementerian Kebudayaan.
Selain Zonk, dua wong Nahdhotul Ulama dan Muhammadiyah serta seorang mantan menteri juga dikutip. Padahal jelas, ulama sekharismatis Kyai Mustofa Bisri (Gus Mus) pun menolak. Sebaliknya, Menteri Kebudayaan bilang, tidak ada bukti valid Soeharto terlibat genosida 1965.
Ini menteri mungkin terlalu sibuk gunting pita, mukul gong, atau pidato. Jadi kurang baca. Coba baca aja deh disertasi Doktor Jess Melvin di Melbourne University, Australia. Komunitas Bambu sudah menerjemahkannya kok, kalau malas baca edisi bahasa Inggrisnya.
Ia hampir sepuluh tahun meneliti pembunuhan orang yang dianggap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Aceh. Dr. Melvin menulis buku “Tentara dan Genosida Indonesia: Mekanisme Pembunuhan Massal”, dengan hampir 3.000 halaman arsip militer di Aceh.
Pembunuhan massal tersebut dilakukan tersentralisasi secara nasional oleh pihak militer yang waktu itu di bawah kendali Soeharto. “Suharto mengendalikan semua komando militer yang menjalankan aksi yang mereka sebut penumpasan PKI, yang dianggap sebagai dalang G 30 S,” tulisnya.
Waktu itu Soeharto menjabat Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan Wakil Panglima Komando Operasi Tertinggi (Koti). Setelah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, dibunuh Gerakan 30 September 1965, Soeharto menjadi KSAD.
Soeharto otomatis membawahi Komando Daerah Militer (Kodam) dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang kemudian menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dr Melvin menjelaskan, aksi penumpasan PKI itu dilakukan Kostrad di Jakarta; RPKAD di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali; Koti di Kalimantan; serta Kodam dan Koti di Sumatra.
Arsip yang ditemukan Melvin menunjukkan rantai komando dari Soeharto kepada pimpinan militer Sumatra di Medan, Aceh, kabupaten, hingga kelurahan. Termasuk rapat-rapat aksi penumpasan yang melibatkan pimpinan militer maupun sipil dan merenggut 1.941 nyawa.
8 Nov 2025
RAMDAN MALIK