NYALANYALI.COM, Jakarta – Peningkatan kasus Covid-19, membuat pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat atau PSBB mulai 11 hingga 25 Januari 2021, khususnya di pulau Jawa dan Bali.
“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” kata Menko Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers, Rabu,6 Januari 2021.
Parameter itu adalah, tingkat kematian yang berada di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen, dan tingkat kesembuhan berada di bawah nasional sebesar 82 persen. Kemudian, kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, serta terakhir, tingkat keterisian rumah sakit untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen.
Dalam jumpa pers itu, Airlangga Hartarto mengungkapkan daftar kegiatan yang terkena pembatasan tersebut, antara lain:
- Membatasi tempat kerja dengan work from home 75 persen yang disertai pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat
- Kegiatan belajar-mengajar secara daring
- Sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan tentu jam operasional, kapasitas, serta menjaga protokol kesehatan secara ketat
- Melakukan pembatasan terhadap jam buka kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00, dan makan dan minum di tempat maksimal 25 persen, serta pemesanan makanan melalaui take away atau delivery tetap diizinkan
- Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat
- Mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat
- Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara
- Kapasitas dan jam moda transportasi juga diatur
(dari berbagai sumber)